Impor Beras dan Kemarahan Petani (Opini_Riza Multazam Luthfy, terbit di harian "Suara NTB" edisi Selasa, 10 April 2018)

Kementerian Perdagangan (Kemendag) bakal memperpanjang waktu pengiriman impor beras sebanyak 20.000 ton kepada Bulog. Merespons rencana tersebut, ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir melakukan “perlawanan”. Ia meminta supaya pemerintah segera menghentikan kebijakan impor. Dalam pandangannya, impor beras rentan membuat harga beras dalam negeri terganggu. Pasalnya, sejumlah daerah tengah mengalami panen raya.

Apa yang diperjuangkan oleh Winarno bertolak belakang dengan dalih pemerintah yang menilai bahwa kebijakan impor merupakan upaya menurunkan harga komoditas beras lantaran pasokannya dinilai terbatas. Terhadap keputusan pemerintah, sedikitnya sudah ada tiga daerah yang menyuarakan penolakan. Kebijakan impor dengan melibatkan lima negara tersebut ditolak secara terang-terangan oleh Aceh Barat, Kulon Progo (Yogyakarta) dan Lebak (Banten).

Langkah pemerintah di atas semestinya dibarengi dengan penjelasan logis bahwa kebijakan impor memang diperlukan guna mengatasi kondisi perberasan dalam negeri. Apalagi, sejumlah pihak melihat adanya kejanggalan dalam usaha menghadirkan beras dari negara lain tersebut. Selain menghindarkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, rasionalisasi juga dilakukan demi meredam kemarahan petani.

Narasi Perlawanan

Dalam catatan sejarah, kebijakan perberasan nasional dahulu kala memperoleh penolakan kaum tani. Apa yang genap diputuskan oleh pemerintah tentang beras ternyata menyulut emosi masyarakat. Munculnya kerusuhan di beberapa tempat antara lain merupakan imbas dari kondisi perekonomian lokal yang kembang-kempis, ditambah dengan lamanya penderitaan para petani merasakan kejamnya kolonialisme.

Dalam buku Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia disebutkan bahwa sebagai bentuk protes terhadap beban menyerahkan beras, tercetus perlawanan kaum tani pertama di Jawa, tepatnya di Sukamanah, Jawa Barat, pada bulan Februari 1944. Dipimpin oleh K.H. Zainal Mustafa, seorang kiai NU setempat, bersama murid-muridnya, aksi kekerasan ditempuh demi menentang kesewenangan kaum penjajah. Perlawanan kelompok yang paling diharapkan bersedia membantu pemerintah Jepang tersebut berhasil ditindas dengan keji.

Pembangkangan sekaligus agitasi di atas menumbuhkan inspirasi bagi tindakan serupa lainnya. Sehingga, sejumlah perlawanan yang didalangi oleh para haji setempat meletus di Jawa Barat pada bulan Mei dan Agustus 1944. Sejak itulah, perlawanan kaum tani merupakan fenomona umum yang kerap ditemui. Pendirian cabang-cabang Kantor Urusan Agama (Shumuka) di seluruh Jawa dengan mengangkat Hasyim Asy’ari selaku kepalanya merupakan salah satu ikhtiar pemerintah Jepang dalam menekan perlawanan kelompok Islam pedesaan. Namun demikian, pada waktu itu kelompok Islam pedesaan genap menjadi kekuataan besar yang tak mudah ditumpas (Jan S. Aritonang, 2004 : 222).

Bukan hanya kebijakan perberasan nasional, ternyata kebijakan perberasan daerah juga pernah mengalami penolakan. Setelah kemerdekaan, sebagian kebijakan pemerintah daerah menyangkut komoditas beras ditentang oleh kaum tani. Menurut mereka, jerih payah pengolah hasil bumi tidak dihormati dan dihargai.

Menanggapi pembelian padi oleh pemerintah daerah Yogyakarta, organisasi petani setempat dalam suatu rapat berpendapat bahwa cara tersebut sangat bertentangan dengan kehendak kaum tani. Berdasarkan pandangan perkumpulan yang mengutamakan kepentingan profesi mayoritas orang desa tersebut, beras yang dihasilkan oleh para petani bakal mengalir deras ke wilayah perkotaan. Padahal, keadaan demikian mengakibatkan masyarakat penghasil beras di desa mesti membelinya dari kota dengan harga selangit.

Atas dasar inilah, para petani memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah. Harapannya, di waktu yang akan datang mereka mampu menjadi manusia-manusia mandiri. Dengan demikian, di samping memiliki ekonomi berdikari, kerja keras para petani juga memperoleh apresiasi. Mengutip surat kabar Keng Po edisi 10 Juli 1951, “organisasi petani itu memberi suggesti, supaja sebaiknja didirikan suatu lumbung patjeklik, jang dikuasai oleh tani sendiri. Pembelian padinja harus dikerdjakan oleh suatu panitia terdiri dari wakil-wakil tani dan badan-badan pemerintah jang bersangkutan.”

Pemanfaatan Data

Munculnya resistensi terhadap kebijakan perberasan semestinya menjadi bahan refleksi bagi pemerintah untuk senantiasa berbenah. Sesuai dengan salah satu Nawa Cita pemerintah Jokowi-Kalla “mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik”, tindakan memasukkan komoditas dari negara lain yang rentan merugikan rakyat kecil seharusnya senantiasa ditekan.

Di sinilah perlunya memanfaatkan data dalam rangka meminimalkan kebijakan impor di masa mendatang. Penelitian-penelitian yang berhubungan dengan bidang agraris menjadi acuan berharga sebelum terbitnya kebijakan. Bermacam riset bermutu yang selama ini menghiasi rak-rak perpustakaan kampus mulai dijadikan referensi guna merancang sistem perekonomian yang efektif dan operasional. Dengan demikian, langkah Orde Baru dalam menanggulangi impor tidak kembali terulang.  

Sebagaimana diketahui, Program Bimas pertama kali diluncurkan pada tahun 1965 sampai 1966 dengan tujuan mengatrol produksi agraris. Melalui program ini, pemerintah ingin memangkas ketergantungan negara terhadap impor beras. Para petani mulai dikenalkan dengan penggunaan benih unggul, pupuk buatan serta pestisida. Dalam perkembangannya, gencarnya Program Bimas membuat produksi padi meningkat. Akan tetapi, akibat sistem target dan mudahnya pencairan kredit, program ini melahirkan bermacam penyelewengan hingga level yang paling rendah. Pelaku penggelapan dana bukan hanya terdiri dari aparat desa mulai kepala desa (lurah), juru tulis, sampai hansip. Masyarakat awam sekalipun secara leluasa bisa memalsukan informasi kepemilikan sawah (Her Suganda, 2009: 192-193).

Bojonegoro, 2018