Muharram dan Tamsil Bulan (Esai_Riza Multazam Luthfy, terbit di harian “Koran Merapi” edisi Jumat, 4 November 2016)

Dalam kalender Hijriyah, Muharram merupakan bulan pertama. Khalifah Umar bin Khattab menetapkan Muharram sebagai permulaan tahun Hijriyah. Kalender Hijriyah digunakan oleh umat Islam, terutama dalam penentuan waktu ibadah dan hari-hari penting. Berbeda dengan kalender Masehi yang memanfaatkan peredaran matahari sebagai acuannya, kalender yang penyebutannya berdasarkan peristiwa hijrah Rasulullah dari Makkah ke Madinah tersebut menggunakan peredaran bulan.

Maka, seolah ada yang kurang jika kita membicarakan Muharram tanpa menyebut bulan. Itulah mengapa, dalam menggelar perayaan tahun baru Islam terdapat upaya memberikan legitimasi terhadap eksistensi bulan.

Sumber Sejarah

Sebelum muncul banyak sarana hiburan, nenek moyang kita gemar bercengkerama di halaman rumah. Di atas tikar, mereka mendongakkan kepala sambil memandangi bulan. Ikatan kekeluargaan, jalinan kekerabatan, dan interaksi sosial pada masa lampau dikukuhkan oleh cahaya bulan. Berjalannya kehidupan manusia “berutang budi” pada keindahan bulan. Harmonisme, toleransi, dan gotong-royong tercipta karena adanya bulan.

Bulan menyajikan suasana damai dan menyejukkan. Cahaya yang berpendar ke segala penjuru semesta memberikan kegembiraan dan ketenangan hati. Di samping menyimpan kehendak, harapan dan semangat manusia menghadapi hari esok, ia juga menghadirkan kehebatan, kebijaksanaan, serta kesempurnaan Tuhan.

Ketika kehidupan manusia masih dilingkupi mitos dan tahayul, hadirnya bulan merupakan pemandangan luar biasa. Ia menampilkan “hiburan purba” yang menyentuh perasaan dan sisi-sisi humanis paling dalam. Sayangnya, setelah televisi, radio, tape recorder, gawai, dan jaringan internet memenuhi rumah-rumah di perkotaan dan perdesaan, bulan semakin ditinggalkan. Tiada lagi anak kecil yang menghabiskan waktu di luar rumah untuk sekadar menengok bulan.

Bulan juga berperan sebagai sumber sejarah. Bagi para pakar, bulan turut memuluskan aksi penggalian sejarah. Bulan memupuk optimisme dalam menyibak tabir kehidupan. Masuknya agama Islam ke India ditandai dengan peristiwa terbelahnya bulan. Suatu malam, Raja Valiyathampuram dari Kodungallur di Central Kerala bersama istrinya berada di atas istana. Tiba-tiba keduanya dikejutkan dengan fakta bahwa bulan terbelah menjadi dua bagian. Melalui informasi para pengembara dan pedagang mancanegara, sang raja akhirnya mengetahui bahwa peristiwa langka tersebut merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW.

Setelah melihat kejadian tersebut, hatinya bergetar hebat. Sang raja lekas membagikan harta kerajaaan dan mengangkat putranya menjadi gubernur. Ia juga menyerahkan tanahnya kepada para pemimpin lokal sebagai jaminan atas kesejahteraan singgasana. Tak lama kemudian sang raja menghadap Rasulullah SAW.

Pada awal abad ke-7, seseorang yang merupakan keturunan dari Raja Cheraman Perumal tersebut memeluk Islam dengan disaksikan oleh Abu Bakar dan berganti nama menjadi Tajuddin. Penggunaan nama ini sebagai bentuk “revolusi mental” dalam dirinya sekaligus lambang hijrahnya pada kebenaran. Sayangnya, sang raja menghembuskan nafas terakhir dalam perjalanan pulang ke India dan dimakamkan di tepi Laut Arab.

Pemantik Imajinasi

Bulan menampilkan sejuta keindahan. Tak heran jika banyak karya sastra, baik puisi, cerpen, maupun novel, memuat kata “bulan”. Penyair Sitor Situmorang dalam puisinya yang masyhur “Malam Lebaran” menulis Bulan di Atas Kuburan. Adapun cerpenis Is Mujiarso mengekalkan kumpulan cerpennya dalam buku bertajuk “Rahasia Bulan” (GPU, 2006).

Para sastrawan dan penulis menjadikan bulan sebagai tamsil atas kebaikan, kecantikan, dan kesempurnaan. Cahayanya yang dipantulkan ke muka bumi membuat manusia menangkap representasi indahnya Tuhan. Dalam taraf tertentu, bulan menjanjikan kreativitas, daya berpikir, dan geliat berkarya bagi manusia.

Dalam bulan terkandung kekuatan besar yang tak boleh diremehkan. Itulah mengapa, bagi para penyair, sering kali bulan menjadi pemantik atas lahirnya sejumlah karya sastra yang bernas dan orisinal. Semisal Joko Pinurbo (Jokpin), yang rajin “meminjam” bulan untuk puisi-puisinya.

Bulan, aku mau Lebaran. Aku ingin baju baru,

tapi tak punya uang. Ibuku entah di mana sekarang,

sedangkan ayahku hanya bisa kubayangkan.

Bolehkah, bulan, kupinjam bajumu barang semalam?

Bulan terharu: kok masih ada yang membutuhkan

bajunya yang kuno di antara begitu banyak warna-warni

baju buatan. Bulan mencopot bajunya yang keperakan,

mengenakannya pada gadis kecil yang sering ia lihat

menangis di persimpangan jalan. Bulan sendiri

rela telanjang di langit, atap paling rindang

bagi yang tak berumah dan tak bisa pulang.

Dari puisi “Baju Bulan” (GPU, 2013) di atas, terselip pesan serta kritik sosial yang pedas. Dalam kelakarnya tersemat ekspresi, interpretasi, dan filosofi mendalam tentang kehidupan. Saat mengabadikan baris-baris kata pada puisi, tersemat upaya yang sungguh-sungguh dalam memaknai kehidupan. Tidak sekadar main-main atau bahkan menertawakan kehidupan itu sendiri. Hal ini mengantarkan puisi-puisinya memungut label nakal sekaligus cerdas, bukan sekadar puisi mbeling yang dangkal dan asal-asalan.

Lebih dari itu, dengan memakai kata “bulan”, Jokpin mampu memoles puisi dengan tampilan eksklusif sekaligus merakyat. Karyanya bermodal alur bahasa sederhana serta balutan kalimat yang mudah dipahami. Ritual trial and error yang genap dijalani dalam durasi waktu cukup lama ternyata menghasilkan karya eksotis, yang mengandung nilai estetika tiada tara. Cara berpikirnya yang ketat turut membentuk puisi berkarakter, unik, dan tidak cengeng. Melalui berbagai eksperimen estetis, ia mampu mengawal puisi menjelma karya yang adiluhung.

Metafora yang disajikan pun terasa sangat berbeda, bahkan ganjil, bila dibandingkan dengan puisi-puisi pada umumnya. Jokpin menganggit puisi-puisi humor dengan menawarkan metafora-metafora baru dan segar. Ia mengatasi kejenuhan pembaca terhadap mainstream sastra yang berkembang. Puisinya merupakan wujud nyata dari konsep budaya tanding yang dianggap mampu bertahan menghadapi perubahan zaman. Dalam karyanya terdapat konsep perlawanan kultural terhadap tatanan yang sudah mapan.

Bojonegoro, 2016

Isu Pendidikan dan Pilkada (Wacana_Riza Multazam Luthfy, terbit di harian "Bernas" edisi Kamis, 3 November 2016)

Dari tahun ke tahun, kita terlalu sibuk mencari kelemahan Ujian Nasional (UN). Mulai dari soal yang bocor di internet, kecurangan panitia dan pengawas, hingga tertundanya hajatan tahunan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) tersebut di sejumlah sekolah lantaran kesalahan teknis. Kita terlalu memfokuskan perhatian pada apa-apa yang terjadi saat UN digelar. Celakanya, jarang sekali kita mengamati segala hal yang datang setelah UN. Padahal, evaluasi semestinya tidak terbatas pada penyelenggaraan UN, melainkan juga dampak bawaannya.

Kita enggan berpikir bahwa diselenggarakannya UN ternyata melahirkan kesenjangan sosial (social gap), baik antar sekolah maupun pengawas. Sekolah yang tergolong high class dapat memberikan pelayanan ekstra kepada pengawas dengan menghidangkan sajian serba mewah. Ruang tempat mangkal pengawas dipermak dengan beragam hiasan dan pengharum ruangan. Meja, pintu, jendela, dinding dicat. Toilet dan wastafel dibersihkan. Sekolah tiba-tiba berubah menjadi hotel dengan pelayanan dan fasilitas memuaskan. Sementara itu, sekolah berkategori low class  hanya sanggup menghidangkan makanan dan minuman seadanya. Di dalam gedung yang hampir roboh, usai menyampaikan sambutan dan ucapan selamat datang kepada pengawas, kepala sekolah dengan rendah hati bertutur “mohon maaf, sekolah kami tidak bisa memberikan hal yang berarti”.

Meskipun dana bantuan operasional UN, seperti belanja alat tulis kantor, ruangan, dan honor pengawas, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sekolah kategori pertama masih bisa memanfaatkan kas sekolah. Tak ayal, pengawas-pengawas UN di sana lebih sejahtera dibanding di sekolah kategori kedua, karena selain menikmati fasilitas cukup memadai, mereka menerima honor lebih tinggi. Situasi seperti ini rentan menjatuhkan mental guru-guru yang menjadi pengawas di sekolah kategori kedua.

Munculnya konsensus tak tertulis: “semakin bagus pelayanan, semakin besar peluang keberhasilan UN” menyebabkan sekolah-sekolah saling berlomba memanjakan para pengawas. Uang transport, uang lelah, maupun uang tanda terima kasih sengaja diselipkan sebagai upaya ‘pengondisian’. Maka, kecurangan-kecurangan selama UN berlangsung, semisal kerja sama antar peserta, ditemukannya handphone di ruang ujian, dan disembunyikannya kunci jawaban di bagian tubuh tertentu, di antaranya disebabkan kurang maksimalnya pengawas mengemban tugas.

Belum lagi ketimpangan sosial antar para guru honorer. Bagi mereka, UN merupakan hajatan besar yang dinanti-nanti. Alasannya sederhana: honor kerja tiga hari menyamai, atau bahkan melebihi, gaji sebulan. Maka, berbanggalah mereka yang mengantongi Surat Keputusan (SK) sebagai pengawas di sekolah high class. Adapun yang ditakdirkan menjadi pengawas sekolah low class hanya bisa gigit jari. Barang tentu hal ini membawa pengaruh disharmoni lingkungan pendidikan.

Kenyamanan dan keguyuban yang sebelumnya dirasakan oleh para guru berubah menjadi kecemasan, kecurigaan serta iri hati. Konstruksi harmoni yang sudah lama terbentuk hancur berkeping-keping. Teologi kerukunan yang mereka bangun roboh dengan sendirinya. Dengan demikian, ada kecenderungan hegemonisasi yang terintrodusir secara sistematis di bawah payung materi. Kondisi ini memperkuat tesis Pierre Bourdieu, bahwa pendidikan cenderung menjadi instrumen reproduksi kelas dan bukannya instrumen mobilitas sosial.

Makelar Pilkada

Wacana penghapusan UN dimanfaatkan oleh oknum yang tak bertanggung jawab untuk memanfaatkan guru dengan tingkat ekonomi rendah. Mereka dapat membaca bahwa dihapusnya UN berimbas pada hilangnya pendapatan guru pada agenda tahunan tersebut. Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) banyak siasat yang ditempuh para simpatisan, relawan, dan tim sukses untuk mengantar seseorang meraih tampuk kekuasaan. Di antaranya, mereka menggandeng guru untuk aktif berpartisipasi dalam kampanye. Tugas guru yang strategis sangat potensial dijadikan boneka politik. Guru dapat difungsikan sebagai penggiring para pemilih pemula untuk menjatuhkan keputusannya.  

Momentum konstitusional bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang jujur, bersih, dan kompeten terkontaminasi oleh hal-hal yang tak diinginkan. Sarana penentu aktor-aktor pengemudi bangsa mendapat ancaman serius dari para pembajak ruang publik yang berhasrat mengeruk keuntungan baik politis, sosial, maupun finansial.

Berdalih mengarahkan siswa pada “pilihan” yang paling baik dan tepat, guru leluasa memanfaatkan posisinya dalam mewujudkan ekspresi politik siswa. Guru bisa saja meletakkan identitas siswa dalam bingkai politik. Di sinilah tercipta jejaring politis yang membentuk relasi antar berbagai aktor dalam panggung politik. Mobilisasi massa berlangsung demi meramaikan drama dan sandiwara politik. Dengan demikian, secara sadar maupun tidak, guru telah menjadi korban politisasi.

Parahnya, politisasi guru tidak hanya berhenti sampai sini. Beragam modus lahir dengan tujuan menyeret guru ke dalam pusaran arus kepentingan. Antara lain penyelenggaraan pertemuan guru dengan tim sukses, upaya menjadikan guru sebagai alat sosialisasi, alih fungsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), kapitalisasi program-program pendidikan, serta mobilisasi dukungan melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pendidikan.

Modus-modus ini sengaja dimunculkan demi melempar iming-iming dan janji busuk bagi para guru. Bukan mustahil, sebagai guru PNS, ada yang berniat menambah pundi-pundi kekayaan melalui jalur politis. Seberapa pun gaji yang diterima, jika dalam diri guru tersimpan hasrat “kemaruk”, maka mereka akan menempuh berbagai jalan, termasuk menjadi bagian dari kampanye.

Belum lagi guru honorer yang terkesan kurang fokus pada profesinya. Di luar jam mengajar, mereka kerap “nyambi” dalam berbagai bidang pekerjaan lain. Hal ini dilakukan bukan lantaran kurangnya kepedulian mereka terhadap masa depan siswa dan perkembangan dunia pendidikan pada umumnya, melainkan karena kebutuhan hidup yang mendesak. Bagaimana pun, gaji rendah tak cukup memenuhi kebutuhan seabrek. Tipe guru semacam ini juga tak luput dari incaran tim sukses. Dengan sekuat tenaga, tim sukses berusaha mendekati guru honorer.

Gayung pun bersambut. Di tengah sulitnya membuat dapur terus mengepul, mereka bersedia melancarkan misi politis. Dalam konteks ini, problem ekonomi dan sosial yang membelit guru honorer berhasil dimanfaatkan oleh calon kepala daerah guna memperoleh dukungan sebanyak mungkin.

Yogyakarta, 2016

Membangun Kemandirian Desa (Gagasan_Riza Multazam Luthfy, terbit di harian "Koran Jakarta" edisi Rabu, 2 November 2016)

Koran Jakarta edisi 31 Oktober 2016 menurunkan tulisan Ir Sumaryono, MM berjudul “Memberdayakan Ekonomi Desa.” Di antara pekerjaan rumah terbesar pemerintah, mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Sayang, sampai hari ini, belum ada terobosan berarti. Atas dasar inilah, ditawarkan konsep ekonomi rakyat yang dipinjam dari gagasan Sumodiningrat sebagai “cara membangun dari, oleh, dan untuk rakyat.” Mulai dari diri sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Dalam upaya mewujudkan ekonomi rakyat, penulis tidak menyebutkan langkah konkret. Jadi, mestinya tidak hanya teoritis, namun juga praktis. Demi melengkapi tulisan tersebut, kolom ini disajikan. Konsep ekonomi rakyat meniscayakan aspirasi, daya cipta, dan potensi masyarakat perdesaan. Sejak dini, orang desa harus berani menentukan dan memperjuangkan nasib. Dalam berbagai momentum, mereka dapat menyampaikan inisiatif, gagasan, dan prakarsa. Dengan demikian, masyarakat tidak terjebak pada status quo. Progresivitas masyarakat ditunjukkan dengan kemampuan menyelesaikan beragam permasalahan.

Mentalitas dibentuk dalam rangka membentuk karakter dan tidak bergantung pada bantuan. Kemandirian sebagai salah satu tanda masyarakat modern memudahkan mengambil keputusan. Kedewasaan berpikir membuat kebutuhan terlindungi. Meskipun demikian, pemenuhan kebutuhan hidup tidak lantas mengesampingkan tanggung jawab sosial.

Mereka tetap berkewajiban memegang teguh “hasrat kolektif.” Dengan bekerja bersama, kolektivitas orang desa tetap terpelihara berdasar prinsip gotong-royong. Keintiman, kedekatan, serta keakraban lahir dari suasana informal. Orang desa tidak memerlukan situasi resmi atau formal demi mengekalkan jalinan persahabatan dan kekerabatan.

Ilustrasi keberhasilan pemerintah desa membangun kemandirian terlihat dalam “Desa Idiot” Karangpatihan, Balong, Ponorogo, Jatim. Musim paceklik membuat warga terhimpit ekonomi. Mereka kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan mendirikan Balai Latihan Kerja guna meningkatkan keterampilan warga. Inisiatornya Kepala Desa Karangpatihan Eko Mulyadi.

Eko Mulyadi mampu meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dengan membuat kebijakan, memberdayakan, serta mengubah image “Desa Idiot” menjadi “Desa Mandiri.” Kreativitas, ketekunan, dan kegigihan Eko Mulyadi membungkam orang-orang yang selama ini merendahkan desanya. Di antara pemimpin lokal dia sanggup menularkan motivasi kepada warga. Terpuruknya ekonomi desa tidak membuatnya patah semangat. Dia berusaha sekuat tenaga membangkitkan masyarakat dengan mengganti pesimisme menjadi optimisme.

Eko Mulyadi mengidentifikasi masalah infrastruktur, persepsi masyarakat, ketergantungan pada bantuan, dan keterampilan. Ini menjadi landasan merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi, kesehatan, infrastruktur, dan pendidikan.

Pemberdayaan masyarakat dimulai dengan identifikasi masalah yang meliputi permasalahan dalam kapasitas SDM, prioritas, mental masyarakat dan sumber daya. Pemerintah desa lalu meningkatkan kapasitas masyarakat, kualitas BLK, serta mengembangkan jaringan. Strategi perubahan citra desa idiot menjadi desa mandiri dengan mengubah persesi masyarakat tentang keterbelakangan mental dan meningkatkan kemandirian desa.

Dana Desa

Kemandirian warga terwujud karena  kedaulatan pemerintahan desa. Penopangnya sumber daya material dan manusia. Kesuksesan program-program desa sering kali bergantung pada pendapatan dan upaya maksimal. Kemajuan sejumlah desa dilatarbelakangi besaran anggaran perangkat desa dan ikhtiar memanfaatkannya dengan baik. Tak sedikit desa yang ingin maju dan berkembang, terkendala dana dan lemahnya manajerial.

Kemandirian pemerintahan desa tecermin pada kemampuan membiayai kegiatan. Kebijakan desa bisa terwujud lantaran adanya sumber dana dan daya. Sebuah penelitian menyebutkan, kemandirian desa sulit terwujud karena keterbatasan jenis dan hasil sumber daya.

Dalam konteks inilah, dana desa sangat urgen. Bagi masyarakat perdesaan, pengucuran dana merupakan kabar gembira untuk mengembangkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kucuran dana desa cukup tajam dari 20,7 triliun rupiah (2015) menjadi 113 triliun rupiah (2016). Tapi, sistem distribusinya perlu diperbaiki karena kurang merata, sehingga memicu ketimpangan pendapatan antarpenduduk desa.

Bagong Suyanto (2015) mengungkapkan,  beragam kebijakan pemerintah lebih bersifat meritokratis. Dalam tataran praktis, keputusan-keputusan pemerintah terlihat adil dan kompetitif bagi semua. Padahal,  kenyataannya, hanya kelompok elite yang diuntungkan. Jika ini terus terjadi, elitisme membuat jurang ketimpangan semakin dalam.

Akhir-akhir ini, terdapat kecenderungan para pemimpin lokal Sumatera Barat mengubah bentuk nagari ke pemerintahan desa agar memudahkan terserapnya dana desa. Padahal, nagari terbukti mampu memperkuat identitas lokal di hadapan budaya global yang begitu dominan. Maka, rencana pemberangusan nagari demi memperoleh kucuran dana desa patut disayangkan.

Agar dana desa dapat dimanfaatkan maksimal, perlu dilakukan beberapa langkah. Pemerintah menginisiasi perubahan struktur masyarakat. Dalam pandangan Bagong, pemerataan kesejahteraan dan kompetisi yang adil hanya bisa terwujud bila struktur masyarakat diubah. Struktur masyarakat yang menggambarkan piramida dengan orang miskin berada di lapisan terbawah mesti dirombak dalam bentuk belah ketupat, di mana golongan menengah sebagai mayoritas.

Pemerintah mempermudah prosedur pencairan dana desa dengan segera menerbitkan peraturan perundang-undangan terbaru. Hingga kini, banyak desa belum menerima dana  karena tertahan di tingkat kabupaten. Birokratisasi telah mempersulit masyarakat perdesaan menjemput hak mereka. Alur dan langkah  ribet membuat pemerintah desa enggan berurusan dengan pemerintah lebih tinggi.

Pemerintah harus berprinsip, pertanggungjawaban dana desa bukan prioritas utama. Dalam upaya membangun Indonesia dari pinggiran, pemerintah semestinya lebih menitikberatkan pada pemanfaatan dana desa daripada mempertanyakan penggunaan dana tersebut. Pemerintah dituntut memiliki kepercayaan besar terhadap orang-orang desa. Dengan demikian, kedewasaan dan kepercayaan kembali tumbuh.

Bagaimanapun, terserapnya dana desa selama ini terganjal  kekhawatiran kepala desa beserta aparaturnya. Besarnya dana desa belum diimbangi  hasrat memanfaatkannya sebagai pembangkit perekonomian perdesaan. Mereka takut  suatu saat KPK mempermasalahkannya. Banyak pihak mencemaskan lahirnya “raja-raja kecil” dan koruptor di desa. Mereka bisa saja menghabiskan dana desa demi kepentingan pribadi dan golongan.

Pemerintah memaksimalkan peran pendamping desa yang wajib mengawal kepala desa beserta aparaturnya dalam membelanjakan anggaran. Mereka bertugas membantu penyusunan laporan keuangan dana desa serta penggunaannya. Pendamping desa dipercaya memfasilitasi aparatur agar dana dibelanjakan sesuai keperluan dan tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

Yogyakarta, 2016

Buku yang Menjauhi Mainstream (Esai_Riza Multazam Luthfy, terbit di harian "Koran Merapi" edisi Jumat, 21 Oktober 2016)

Akhir-akhir ini, muncul kecenderungan bahwa penulis ingin mengantongi pengabsahan publik literasi dengan menyelipkan International Standard Book Number (ISBN), prolog, epilog, serta endorsement pada bukunya, sehingga membuat visualitas karya lebih prestisius.

Atribut-atribut di atas dipercaya mampu merefleksikan testimoni dan justifikasi mengenai kualitas buku ataupun kapasitas penulis. Legalitas pakar dan pendapat public figure turut mengukuhkan kecemerlangan tulisan. Untuk disebut “baik”, sebuah karya harus mengantongi stempel otoritas literal. Padahal, dilekatkannya sebuah atribut adalah dalam rangka mengemas karya serta mendongkrak “daya jual” penulisnya.

Otonomi Pembaca

Penerbit Bilik Literasi mendasarkan pemikiran bahwa penghakiman, penilaian, dan penentuan kualitas karya tidak berangkat dari “omong kosong” pakar dan public figure, melainkan para pembaca. Di sini, para pembaca diposisikan sebagai pribadi otonom dengan otoritas penuh. Mereka dibekali hak untuk mengamini apa yang termuat dalam buku atau bahkan menolaknya. Dengan demikian, hadirnya Buku Seri Sejinah (Cuilan [Bandung Mawardi], Guru dan Berguru [M. Fauzi Sukri], Melulu Buku [Setyaningsih], dan Sembarang di Persimpangan [Mutimmatun Nadhifah]) seolah menyebarkan pemeo, “Buku yang baik hanya bisa diraba oleh pembaca yang baik.”

Terbitnya buku ini menyimpan ikhtiar menjauhi mainstream. Tanpa ISBN, prolog, epilog, serta endorsement, ia hadir menyapa pembaca. Jika sejumlah buku berlomba memajang tulisan dengan riwayat pemuatan di beberapa media, sebagian besar esai dalam buku ini justru belum pernah “nangkring” di majalah, surat kabar, dan media cetak lainnya. Mitos, efek formalitas, serta konvensi dalam jagat literasi sengaja ditabrak. Ia sebagai antitesis “standar baku” karya cetak, terutama buku. Boleh dibilang, dalam batas tertentu, ia menawarkan konsensus baru bagi publik literasi.

Berbeda dengan para penulis lainnya, baik Bandung, Fauzi, Setyaningsih maupun Mutimmatun sungguh telaten memungut sejumlah arsip “tempo doeloe”. Di antaranya Medan Prijaji edisi 5 Februari 1910, Aneka Olahraga No.21 edisi 15 Agustus 1964, Pemberita Makassar edisi 16 Desember 1935, Kadjawen No. 29-30 edisi 15 April 1941, Baoesastra Melajoe-Djawa (1916), Pandji Poestaka (1940), dan Sedjarah Pendidikan Indonesia (1956).

Demi menjaga orisinalitas tulisan, kalimat-kalimat dalam ejaan lama sengaja dihindarkan dari pembakuan. Barang tentu di samping memperkuat data, hal ini dilakukan dengan maksud mendatangkan kembali situasi dan kondisi masa silam. Berbekal kliping koran, majalah, serta buku usang, mereka berupaya menghidangkan nostalgia bagi pembaca.

Melawan Arus

Sebagaimana bidang industri lainnya, logika pasar juga berlaku dalam jagat perbukuan. Para pelakunya dituntut memahami hasrat dan selera konsumen. Anehnya, Penerbit Bilik Literasi justru melawan arus dengan meluncurkan Buku Seri Sejinah dengan desain dan cover yang “norak”. Meskipun demikian, buku ini sanggup menyajikan sejumlah tulisan yang bernas dan berkualitas. Orisinalitas gagasan di dalamnya barang tentu “mengenyangkan” pembaca. Itulah mengapa, kehadirannya yang bercorak anti-mainstream tak layak dicurigai, melainkan justru diapresiasi. 

Emosionalitas dalam esai-esai buku ini menguraikan kekuatan individu para penulis. Kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual berandil besar membentuk bangunan tulisan mereka. Kapasitas Bandung, Fauzi, Setyaningsih dan Mutimmatun dalam berkarya terutama didukung kekhasan esai mereka. Kuatnya karakter buah pena para penulis ini barangkali diperoleh dari kekayaan pengalaman hidup, bacaan yang luas, dan lingkungan pergaulan yang beragam.

Apa yang dituangkan dalam karya para penulis Bilik Literasi merupakan bayangan kepribadian mereka. Hal ini tidak perlu digugat, mengingat yang terpenting dari sebuah esai yaitu cara pandang penulis dalam mengemukakan persoalan, bukan pada persoalan itu sendiri. Arthur Christoper Benson (dalam Arief Budiman, 2006: 233) menyebutkan, tak perlu motivasi filosofis, intelektual, religius, ataupun humoristis dalam menulis esai. Seorang esais berkarya sesuai apa yang hidup dalam diri, perasaan, serta pikirannya. 

Sastra merupakan titik singgung yang mempertemukan karakter tulisan mereka. Meskipun menitikberatkan pada bidang kajian yang berbeda, sastra tetap mereka baca dengan seksama. Itulah mengapa, esai-esai yang mereka tulis terasa halus. Ini sebagai pembelajaran bagi esais-esais lainnya, betapa untuk menulis esai yang estetis, mereka tidak boleh mengabaikan sastra. Di samping itu, tulisan-tulisan para penulis Bilik Literasi begitu antusias memperjuangkan eksistensi dan kontinuitas literasi. Dalam esai-esai mereka tersimpan etos literasi yang mengandung ruh perlawanan terhadap menjamurnya budaya pop (popular culture) berciri simbolis, atributif, materialistis, juga serba-artifisial.

Karya yang bernas mampu meneguhkan eksistensi, meski nihil pengakuan (recognition), penghormatan (tribute), dan perayaan (celebration). Di sinilah letak Buku Seri Sejinah dalam kancah literasi Indonesia. Ia tak perlu dipuji, karena sanggup menumbuhkan motivasi dan impuls bagi diri sendiri. Sayangnya, kenikmatan pembaca harus terkontaminasi saat menemukan beberapa halaman “cacat”, antara lain 12, 16, 17, 19, 21, 30, 31, 38, dan 55 (Cuilan); 14, 18, 23, 25, 27, 39, 40, dan 41 (Melulu Buku); 13, 27, 36, 39, 54, 56, dan 63 (Guru dan Berguru). Ditambah lagi, daftar isi yang kurang sesuai dengan halaman buku (Sembarang di Persimpangan).

Bojonegoro, 2015

Mitos Hari Pengemis (Cerpen_Riza Multazam Luthfy, terbit di harian “Lampung Post” edisi Minggu, 16 Oktober 2016)

 

Bertahun-tahun lamanya aku dipanggil Bejo. Ya, Bejo. Nama yang cukup sederhana dan merakyat bukan? Jauh dari kesan pejabat ataupun konglomerat, hehehe…. Entah bagaimana awalnya nama yang kerap juga disandang penjual baju bekas, pawang ular, atau jagal kerbau itu tiba-tiba menempel pada tubuhku. Orang-orang memanggilku demikian barangkali bertujuan supaya aku terhindar dari kesialan serta senantiasa dilimpahi keberuntungan. Tanpa bermaksud mengelak, aku pun menerima saja panggilan tersebut dengan suka rela. Bahkan, merasa lebih nyaman daripada seumpama dipanggil dengan nama asliku, yang hingga sekarang tiada lagi aku mengingatnya.

Sesuai sebutanku, nasibku juga lumayan beruntung. Pokoknya, lebih beruntung ketimbang koruptor yang dirundung bingung sebab diincar KPK. Atau pedagang kaki lima, pengamen, anak jalanan, serta pengemis yang sering diburu Satpol PP yang dikenal bengis dan gemar menendang bokong sesiapa yang melawan. Sedangkan aku memilih diam di tempat, sambil pura-pura menangis sesenggukan, sehingga mereka kasihan dan membiarkanku kembali melakukan kegiatan meminta-minta seperti sediakala.

Aku bersyukur terlahir ke dunia dalam keadaan tidak sempurna. Aku patut berterima kasih kepada almarhum ibu, yang meski menghasilkanku dari hubungan gelap dengan tukang ojek di perempatan, nyatanya ia kurang tega menggugurkanku ketika hamil. Atau membuangku saja di selokan setelah satu jam melahirkan. Atau menceburkanku ke sumur berkedalaman lima puluh meter yang dihuni gerombolan jin dan para lelembut lain. Aku dirawat sebagaimana layaknya bayi yang terlahir dari keluarga baik-baik. Walaupun dengan sisa kasih sayang, yang bila ditakar sekadar pas-pasan. 

Berkali-kali teman-teman mengutarakan kedengkian. Mengapa, mengapa tidak mereka saja yang dianugerahi kekurangan sepertiku. Ya, kekurangan yang ringan membuat setiap orang melanting kasihan, menerogoh rupiah di dompet, serta melemparkannya ke kaleng di depanku. Kekurangan yang menjadi pemicu kenapa jumlah penghasilanku dalam sebulan bisa berpuluh kali lipat dibanding gaji PNS golongan 4 A sekalipun. 

Sebenarnya ketika berada dalam kandungan, sama sekali aku tidak meminta kepada Tuhan agar diberi kondisi fisik seperti ini: berhidung serupa colokan listrik, berlengan melengkung dengan jari-jari keriting, serta memiliki satu kaki kecil yang hampir-hampir tak berfungsi karena tak mampu digunakan berjalan atau sekadar menyangga badan. Atau merengek agar dihujani rizki melimpah; tiga rumah megah dilengkapi lima mobil mewah. Atau dua istri cantik yang masih muda sekaligus mengundang selera. Atau anak-anak yang imut, sehat, juga jauh dari cacat. Akan tetapi, kenikmatan-kenikmatan itu mendatangi diriku dengan senang hati. Dan, kalian tahu? Inilah yang membuatku dihormati dan disegani oleh para pengemis lain. Sampai-sampai hingga beberapa periode aku dikukuhkan menjadi ketua paguyuban pengemis. Jabatan paling strategis dalam jagat kepengemisan.

Dalam jangka waktu lumayan lama aku menganggap bahwa jabatan bergengsi tersebut merupakan faktor utama mengapa martabatku bisa meningkat, kewibawaanku berlipat-lipat. Benar. Tidak hanya para pengemis yang mengelu-elukan namaku. Komplotan preman beserta penjahat jalanan juga menghidangkan penghormatan luar biasa. Mereka suka mengundangku dalam acara-acara besar. Bahkan, tidak sekali dua aku dipercaya untuk memberikan sambutan. Aku pun menikmati ketenaranku yang kian hari kian menanjak. Atas dasar itulah, selaku hamba beriman, tak jarang aku mengadakan syukuran dan menggelar hajatan dengan mengundang para tetangga serta teman-teman, layaknya petani tebu yang sebentar lagi naik haji.

Namun, akhir-akhir ini pikiranku sering terganggu. Aku merasakan ada persekongkolan busuk yang ingin membabat habis kebahagiaanku. Begitulah. Di setiap kekuasaan rentan timbul rongrongan.

Firasatku teruji. Pertama-tama, upaya keji untuk menghabisiku nyatanya bukan berasal dari luar. Kemplung, lelaki yang setiap hari bertugas menjaga rumahku, berkhianat. Tega-teganya ia menaruh racun kadal dalam secangkir kopi yang sedianya kuminum sebelum berangkat ke alun-alun (meskipun sudah kaya raya, aku tetap bersikeras menggeluti pekerjaan sebagai pengemis. Sadar, kalau namaku menjadi besar karena mengemis. Aku berteguh hati, bahwa sampai mati, aku pasti tetap mengharap recehan dari kaum dermawan. Moto hidup yang selalu kupegang yaitu: aku terlahir sebagai pengemis, harus mati sebagai pengemis).

Aku mati? Tidak!

Keberuntungan memang masih berpihak. Belum sempat aku menyeruput, Sumi, pembantuku yang dulu juga pengemis, merasa ragu kalau kopi buatannya genap bercampur gula. Akhirnya, ia minta ijin untuk mencicipi sesendok saja. Sepenggalah kemudian, dengan tubuh gemetaran ia ambruk lalu kejang-kejang. Dari mulutnya keluar buih menjijikkan.

Setelah kematian Sumi, aku makin waspada. Jagrak, lelaki yang setia menjadi suruhanku dan mustahil berkhianat, mengantongi perintah untuk mengendus setiap gerak-gerik mencurigakan. Orang-orang yang dikira berbahaya segera dilenyapkan. Termasuk Supri, Gaplek, Margo; mereka yang lebih suka menjilat ketimbang menjadi sahabat. Tidak hanya itu. Guna memperketat keamanan diri, aku menyewa lusinan bodyguard paling kuat. Puluhan kaki tangan juga kutempatkan di beberapa lokasi. Aku menaksir bahwa masih banyak lagi berbagai usaha lain untuk membunuhku.

Dan, benar. Ateng, sekretaris paguyuban pengemis, terbukti menyewa jasa tiga pembunuh bayaran untuk mengirimku ke neraka. Pemuda tampan yang cukup lihai dalam mengurus administrasi paguyuban serta aktif merekrut anggota itulah yang sebenarnya kugadang-gadang menggantikan posisiku kelak ketika aku sudah lengser. Untungnya, lagi-lagi Jagrak mencium gelagatnya. Tiga pembunuh bayaran tersebut mampu diatasi dengan mudah. Lebih dari itu, ia bertindak tepat dengan balik mengirim belasan anak buahnya untuk melibas Ateng dengan terlebih dahulu menyiksanya perlahan-lahan. Bagaimana pun juga, pembelot haruslah menerima ganjaran setimpal. Ditambah lagi pengkhianatan-pengkhianatan yang melibatkan Bodong, Klewer, dan Gino; teman-teman seperjuangan yang menapaki karir mengemis dari nol. Juga upaya-upaya serupa lainnya yang tak mungkin kusebutkan satu per satu.

Melihat kondisi sedemikian akut, aku mengambil tindakan. Di segelintir petang, aku sengaja mengumpulkan semua pengemis se-Jakarta. Termasuk mereka yang rutin kudrop ke luar kota, semisal Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Terus terang, itu kali berang terlanjur memanjat ubun-ubun dan tak sanggup lagi kubendung. Diperparah dengan jiwa yang begitu tertekan, hingga tak mampu kutahan, mirip Soeharto yang pusing tujuh keliling menghadapi ulah demonstran pada 1998. Pada pertemuan singkat tersebut, aku menanyakan adakah sebagian dari mereka menginginkan tampuk kekuasaan yang sedang kugenggam. Kalau ya, aku bersedia meletakkannya saat itu juga. Toh, aku mulai bosan dengan intrik serta politik sejumlah anak buah yang kurang tahu balas budi. Padahal, rasanya aku sudah berbuat amat baik kepada mereka. Bayangkan! Semenjak didapuk selaku pemimpin, aku langsung menghapus peraturan paguyuban yang mewajibkan untuk menyetor lima persen dari hasil keringat mereka. Mereka boleh memperkaya diri, asalkan beroperasi di kawasan-kawasan masing-masing. Selain itu, aku rajin membuka lowongan pengemis baru. Aku berani menjanjikan kepada kaum pengangguran berupa penghasilan jutaan serta garansi kesehatan. Berbondong-bondonglah ribuan pendaftar, guna mengadu nasib sebagai pengemis. Imbasnya, beberapa jalur yang biasa digunakan untuk beroperasi penuh. Alternatifnya, mereka kukirim ke Surabaya, Malang, juga kota-kota besar di luar Jawa; zona-zona yang berpotensi untuk dikeruk rupiahnya. Barang tentu sebelumnya aku jangkap menjalin kerjasama dengan dedengkot mafia pengemis di daerah asal. (Asal kalian pahami. Oleh beberapa peneliti, program ini dinilai lebih manjur dan realistis daripada program pemerintah yang bernafsu mengentaskan kemiskinan namun ujung-ujungnya cuma menghabiskan anggaran). 

Di luar dugaan, mereka malah membisu. Jadilah pertanyaanku mengawang di udara. Benar-benar munafik! Aku mengumpat tiada henti. Padahal, di belakangku mereka beramai-ramai mencoba menikamku. Janggalnya, di depanku mereka tersenyum dan bermuka lembut. Tanpa pikir panjang, pertemuan yang lebih mirip monolog itu kubuyarkan. Aku sudah muak dengan kepura-puraan!

Berminggu-minggu otakku dilanda stres. Aku lebih tepat dikatakan mayat hidup daripada manusia. Wajahku pucat pasi, kehilangan semangat. Tapi, aku masih mujur sebab memiliki Leni dan Rina, dua pendamping hidup yang sangat mengerti tentang keluh kesahku. Keduanya menyarankanku istirahat total. Adapun semua urusan paguyuban alangkah baiknya diserahkan kepada Jagrak. Berbekal beragam pertimbangan, aku menurut. Mirip karyawan mengambil cuti, sementara aku berhenti memikirkan masalah-masalah yang ada. Australia kupilih sebagai loka di mana aku menghibur diri. 

Goblok! Aku tertipu. Sungguh. Sepulang dari luar negeri, aku sadar bahwa kedudukanku telah dimanfaatkan. Jagrak, Leni, dan Rina—orang-orang yang lebih kupercaya daripada diriku sendiri—ternyata lebih licik. Merekalah yang kini leluasa mengendalikan ke mana paguyuban akan diarahkan. Orang-orang yang selama ini kubayar mahal untuk melindungiku juga disetir. Dan, entah kalian percaya atau tidak, jika di sini, di rumahku sendiri, aku dibantai habis-habisan. Aku dikuliti seperti seekor sapi sehabis disembelih. Dua mataku dicungkil. Sepasang telinga dan hidungku diiris. Tubuhku dipisahkan menjadi beberapa bagian kecil-kecil. Setelah itu ditusuk layaknya sate kambing yang dijual keliling oleh Pak Diran. Lantas mereka mengadakan pesta dengan menjadikan daging dan tulangku sebagai menu utama. Bumbu dan kecap dicampur ke dalam tubuhku untuk dibakar. Semua yang hadir memakanku dengan lahap, hingga tiada bersisa.

Tapi, tak mengapa. Meskipun pada akhirnya aku harus mati mengenaskan, namun aku boleh berbangga. Ingat! Sejak peristiwa tragis itu, hari kematianku diabadikan sebagai hari pengemis se-Indonesia.

Yogyakarta, 2012

Putusan MK dan Konfigurasi Politik Lokal (Opini_Riza Multazam Luthfy, terbit di harian "Suara NTB" edisi Jum’at, 14 Oktober 2016)

Belum lama ini, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa kepala desa boleh berasal dari luar desa. Ini merupakan salah satu dari 3 putusan lembaga pengawal marwah konstitusi tersebut mengenai tuntutan pembatalan Pasal 50 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Sebagaimana diketahui, pasca terbitnya UU Desa, persyaratan menyebutkan bahwa sebelum mendaftarkan diri sebagai kepala desa, seseorang harus merupakan penduduk asli dan bermukim minimal 6 bulan di desa tersebut.

Terkabulnya judicial review oleh sejumlah pihak terhadap UU Desa tahun 2014 berlatar belakang bahwa persyaratan di atas telah menciderai prinsip demokrasi. Hak warga Indonesia dalam mengelola pemerintahan desa dikesampingkan. Peraturan perundang-undangan dianggap melakukan diskriminasi, sebab berpihak pada satu kelompok (penduduk asli) dan menihilkan keberadaan kelompok lain (warga luar desa). Dengan demikian, produk legislasi diyakini kurang adil dan netral dalam memperlakukan setiap warga negara. Munculnya perbedaan dikotomis lantaran ia cenderung memilah warga negara menjadi dua: “anak emas” dan “anak tiri”.

Seharusnya terbitnya pasal dalam peraturan perundang-undangan tidak selalu dilihat dengan “pandangan lurus”. Di negeri ini, sudah tak terhitung banyaknya korban kecerobohan hakim (termasuk hakim MK) yang menilai suatu persoalan dengan “kaca mata kuda”. Padahal, dalam situasi tertentu, ia mesti dipandang dalam kaca mata sosial. Dalam konteks inilah, sosiologi hukum yang menampung sisi-sisi humanis dalam jagat hukum mendapati relevansinya.

Sosiologi hukum melihat bahwa diperbolehkannya seseorang yang berasal dari luar desa menjadi kepala desa berimplikasi serius.

Pertama, calon kepala desa yang kurang memiliki kesadaran berdesa dapat menghancurkan kehidupan desa secara perlahan. Hal ini dikarenakan, kebijakan yang dilahirkan tidak berangkat dari pengetahuan tentang desa, akan tetapi berpijak pada rasio an sich. Padahal, selama ini corak kehidupan desa bersifat unik dan genuine, sehingga tata kelola desa memerlukan penanganan dan keahlian khusus. Kebijakan tentang desa harus senantiasa didasarkan pada kearifan, kebajikan, dan local wisdom.

Kedua, dengan segebok uang, calon kepala desa yang juga pemodal mampu dengan leluasa membeli suara orang-orang kecil. Ketika berhasil menyelundup dalam ruang politik lokal dan memenangkannya, ia akan menancapkan kekuasaan dengan mengambil alih sumber-sumber ekonomi desa. Jika beberapa titik strategis dan aset lokal berpindah tangan, maka warga setempat seakan terusir dari tanah kelahiran. Untuk sekadar menikmati hasil tanah mereka tentu merasa kesulitan. Akhirnya, daripada menjadi penonton pasif lebih baik mereka menjadi buruh kasar dengan upah kecil.

Ketiga, muncul perubahan konfigurasi politik lokal. Dengan dibatalkannya Pasal 50 UU Desa tahun 2014, mereka yang mencalonkan diri sebagai kepala desa boleh jadi bertambah. Orang-orang dari luar desa akan berbondong-bondong mengumumkan bahwa mereka siap menjadi pemimpin desa. Persaingan tidak hanya berlangsung antara warga setempat namun juga warga luar desa yang menginginkan kehormatan dan kewibawaan. Peluang eksplorasi kemampuan dan kreativitas warga menyempit. Imbasnya, otonomi desa kurang memiliki arti.

Belum lagi masyarakat yang bercorak pandang pragmatis akan merasa diuntungkan, sebab uang sogok kian melimpah seiring dengan bertambahnya calon kepala desa. Saat pilihan semakin banyak, mereka cenderung abai terhadap pertimbangan logis. Mereka hanya berpikir berapa rupiah yang mereka kantongi pada waktu Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) diselenggarakan. Bagi mereka, pesta demokrasi desa merupakan sarana mempertebal isi dompet.

Padahal, dikukuhkannya penduduk asli sebagai calon kepala desa dalam peraturan perundang-undangan bukan tanpa alasan. Ketentuan ini berdasarkan pertimbangan logis dan matang. Terhadap desa, mereka dianggap memiliki ikatan batin yang kuat. Mereka benar-benar mengetahui sejarah desa dengan segala keistimewaanya. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, mereka dibekali dengan akar pengetahuan yang mendalam tentang seluk-beluk kehidupan desa. Mereka hafal di luar kepala mengenai tradisi dan ekologi desa.

Jika orang luar dipaksakan menduduki kursi kekuasaan desa, maka kepercayaan warga setempat diragukan. Sejak berabad-abad silam, mereka dipimpin oleh penduduk asli. Selain memegang kekuasaan formal tertinggi pada tingkat lokal, kepala desa dianggap sebagai “bapak” yang selalu menjadi pengayom siapa saja yang membutuhkan perlindungan (Latief, 2000).

Bojonegoro, 2016

Sekolah Sepanjang Hari (Gagasan_Riza Multazam Luthfy, terbit di harian "Koran Jakarta" edisi Jumat, 12 Agustus 2016)

Setelah dilantik sebagai Mendikbud, Muhajir Effendy melempar wacana perpanjangan jam sekolah dengan mewujudkan full day school agar menghasilkan out put lebih berkualitas. Yang mendukung percaya, berada di ruang kelas lebih lama, cakrawala ilmu pengetahuan siswa semakin terbuka. Sedangkan mereka yang menolak menganggap belajar dari pagi sampai sore dapat mengganggu psikologis anak. Meski dikaji lebih dulu sebelum diterapkan.

Dikisahkan, Sabur, seorang petani biasa menjual sebidang kebun kelapa sawit untuk mendirikan sekolah tingkat SLTP. Dengan segenap keterbatasannya, Warga Desa Aur Cina, Bengkulu tersebut juga menyusun silabus pendidikan lingkungan hidup yang kini menjadi referensi sekolah-sekolah di Provinsi Bengkulu.

Dia menitikberatkan pada kehidupan siswa di rumah dan sekolah. Sejak dini, mereka diajak mengenali kerusakan lingkungan dan dampaknya. Lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia beserta perilakunya, sudah selayaknya mendapat porsi lebih dalam kurikulum pendidikan. Sayangnya, sebagai negara dengan kekayaan lingkungan hidup melimpah, Indonesia justru kerap dihantui persoalan lingkungan hidup (Henry R Somba, 2014).

Akar permasalahan kerusakan lingkungan berelasi kuat dengan kebijakan pemerintah. Selama ini, pendidikan didesain tidak untuk mendekatkan, melainkan menjauhkan siswa dengan alam. Dalam catatan sejarah, pemikiran berbasis sumber daya lokal merupakan unsur yang mampu memelihara lingkungan. Sayang, kearifan yang diwariskan para leluhur telah digadaikan para politikus, pejabat, dan pemodal.

Mereka menjual “apa saja yang menguntungkan” kepada negara-negara penganut paham ekonomi neoliberal. Kampanye masif pemikiran-pemikiran barat berhasil menggeser kearifan lokal. Akibatnya, sistem pendidikan global yang belum tentu sesuai dengan psikologi dan sosio-kultur masyarakat menjadi panutan.

Atas dasar inilah, sekolah-sekolah di seluruh pelosok negeri dituntut melakukan transformasi, namun tidak dengan memperpanjang jam belajar. Akan tetapi lebih pada upaya menerapkan pendidikan berkarakter. Salah satunya, senantiasa mendorong agenda pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Dengan kurikulum sekolah dapat membangun tonggak konsolidasi antara gerakan lingkungan hidup dan perilaku manusia. Dengan demikian, pendidikan sanggup membentuk jati diri sebagai bangsa yang mandiri, berdaulat, dan berkepribadian.

Pada tahun 1912, berdiri Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB), sebuah organisasi beranggotakan guru dengan semangat perjuangan melawan kolonialisme Belanda. Pasca kemerdekaan, melalui Kongres Guru Indonesia 24-25 November 1945 di Surakarta, segala perserikatan guru yang didasarkan atas perbedaan politik, agama, dan etnik, dihapuskan. Kemudian dibentuklah PGRI dengan tujuan: mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia, mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan, serta membela hak-hak guru.

PGRI dituntut kritis terhadap segala fenomena dan problematika dunia pendidikan. Para guru, melalui organisasi ini, dituntut mampu melontarkan kritik tajam atas berbagai bentuk kesalahan ataupun kesewenangan pemerintah seperti kebijakan propemodal. Selain itu, mentalitas priayi harus dihindarkan. Menyikapi wacana yang dicetuskan Mendikbud, PGRI harus bersikap. Bagaimanapun, kebijakan sang menteri berpengaruh besar terhadap perkembangan pendidikan.

Begitu pentingnya PGRI, jangan sampai organisasi ini mengalami penyempitan dan pengerdilan identitas. Sebisa mungkin berbagai kepentingan dan muatan politis dijauhkan dari tubuh PGRI. Meskipun dirancang sebagai organisasi yang bersifat netral dan tidak berafiliasi, posisi dan kedudukannya yang begitu signifikan membuat sejumlah pihak bermaksud memperalatnya sebagai alat legitimasi.

Di balik arus demokratisasi dan otonomi yang begitu deras, organisasi ini kerap dibayangi otoritarianisme. Boleh dibilang, eksistensi PGRI mengandung anomali dan kontradiksi. Di satu sisi, ciri fisiknya mendekati organisasi modern yang mengakomodasi hak kebebasan berekspresi. Namun, di sisi lain, keberadaannya rentan bercorak konservatif dengan konsep pembangunan ala Soeharto selaku kiblatnya.

Panggilan Jiwa

Kepercayaan masyarakat terhadap guru tidak boleh dirusak segelintir kepentingan. Guru dituntut menjaga kredibilitas dan independensinya sebagai pendidik. Dia harus menjauhkan diri dari arus politik yang semakin tak tentu arahnya. Hingar-bingar politik hanya akan menyebabkan guru melupakan kewajiban.

Yang berlaku dalam jagat politik hanyalah kepentingan. Logika “jika-maka” menjadi pijakan utama para elite politik dalam memuluskan aksi. Segala pertimbangan berdasar pada hukum kausalitas. Materialisme, positivisme, dan hedonisme merupakan ideologi kaum politik. Untung-rugi menjadi faktor penentu suatu langkah diambil. Tak ayal, mereka mengupayakan segala menjadi ajang transaksional.

Prioritas sebuah agenda politik bukan inisiasi merealisasikan cita-cita mulia, harapan rakyat, dan idealisme, tapi ikhtiar mencetuskan gejala-gejala simbiosis mutualisme yang menguntungkan beberapa pihak sekaligus. Orientasi kepahlawanan guru tidak boleh tercemar godaan duniawi dan hasrat materialistis. Di sinilah profesionalitas dan dedikasi guru diuji. Jika terpukau oleh silau uang dan jabatan, mereka akan mengorbankan harga diri demi menangguk keuntungan. Namun, jika mampu mengelak dari berbagai jebakan, mereka tentu layak menyandang predikat “pahlawan tanpa tanda jasa.”

Dalam rangka mengantisipasi gencarnya politisasi, guru dituntut berkomitmen untuk menjaga netralitasnya. Atas dasar inilah, PGRI harus sanggup membangun mindset bahwa profesi pendidik merupakan panggilan jiwa yang tak pernah dapat ditukar dengan imbalan materi, berapa pun besarnya.

Di samping membangun mindset, PGRI harus menyuarakan kepada pemerintah bahwa di dalam pendidikan terdapat proses humanisasi. Sekolah sebagai “tangan kanan” pendidikan harus sanggup membebaskan manusia dari cengkeraman positivisme dan dogmatisme. Dengan nalar konstruktif, sekolah semestinya dapat melahirkan makhuk-makhluk kreatif dan inovatif yang mampu mengaktualisasikan kebebasan. Wacana full day school, tanpa melihat situasi dan kondisi masyarakat setempat, hanya melahirkan robot-robot yang kurang peka terhadap sekitar.

Bojonegoro, 2016